Risma Jadi Cagub DKI, Keputusan Ada di Megawati

Jakarta – Kader PDI Perjuangan di Surabaya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait wacana Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (Risma) menjadi bakal calon gubernur Jakarta kepada Pengurus Pusat PDI Perjuangan. “Mengenai wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang pencalonan Bu Risma sebagai Cagub DKI Jakarta bukan wewenang kami, ataupun kehendak Bu Risma sendiri. Akan tetapi merupakan hak prerogatif Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,” kata Wakil Sekjen DPC PDIP Surabaya, Didik Prasetiyono, Selasa (2/8). Didik juga mengkritik pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang mengaku pernah mengingat omongan Risma soal ‎kemungkinan jadi seorang presiden. Dia lalu mengutip pernyataan Basuki, “‎Apalagi seingat saya, Bu Risma pernah ngomong, coba nanti dicek, ‘Kan Surabaya lebih besar dari pada Solo. Wali Kota Solo bisa jadi presiden, masa Wali Kota Surabaya nggak bisa.’ Semua orang punya pikiran yang bebas. Bagi saya orang Jakarta akan diuntungkan, pilihan banyak.” Menurut Didik, Risma tidak pernah mengeluarkan pernyataan “Surabaya lebih besar daripada Solo. Wali kota Solo bisa jadi presiden, apalagi Kota Surabaya,” seperti yang dikatakan oleh Basuki. “Sebagai seorang Gubernur dan juga calon Gubernur dari koalisi parpol non-PDIP, Pak Ahok tidak seharusnya berusaha mengadu domba dua kader PDIP berprestasi, Ibu Risma dan Presiden Joko Widodo,” jelas Didik. “Ibu Risma saat ini sedang konsentrasi bekerja di Kota Surabaya. Kami berharap Pak Ahok juga dapat melakukan hal yang sama di Jakarta‎.” Politikus Senior PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari juga menyatakan keputusan akhir terkait kandidat gubernur Jakarta ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum. Saat ini, PDIP didekati oleh parpol pengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Di situ ada Golkar, Nasdem, dan Hanura. Sementara di sisi lain, pengusung Sandiaga Uno, yakni Gerindra dan PKS, juga berusaha merayu PDIP agar berkolaborasi. Kata Eva, PDIP punya mekanisme dalam menentukan keputusan. Semua parpol maupun individu lain yang mendekat boleh saja menawarkan kerja sama. Namun, keputusan biasanya diambil tak berada di luar mekanisme dan ada di tangan Megawati. Markus Junianto Sihaloho/YUD BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu