Ketua DKPP Minta Lembaganya Diperkuat

Jakarta- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Ashiddiqie menyampaikan keinginannya agar lembaga yang dipimpinnya diperkuat melalui revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang tengah dibahas Panitia Khusus (Pansus) DPR. Penguatan yang dimaksudkan mengatur keberadaan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang bertugas memeriksa kasus pelanggaran pemilihan umum di daerah. Selama ini, tim tersebut hanya diperbantukan dan tidak melekat atau mengikat. “Mudah-mudahan DPR menyetujui penguatan DKPP melalui TPD ini,” kata Jimly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12). Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa selama ini TPD sangat membantu pemeriksaan kasus di daerah. Bahkan DKPP dengan jumlah pegawai 30 orang mampu menyelesaikan kasus pemilu sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) yang jumlah pegawainya 400 orang. “Tidak mungkin kita memeriksa seluruh Indonesia tanpa dukungan teman-teman di daerah, walaupun honornya hanya saat bekerja. Mudah-mudahan karena sudah masuk dalam rancangan undang-undang status TPD ini semakin jelas,” ungkapnya. Lebih lanjut, Jimly mengusulkan dibentuknya komunitas penyelenggara pemilu sehingga semua lembaga penyelenggara memiliki satu sistem ke depannya, meski lembaga-lembaga tersebut bersifat independen. “Komunitas kepemilihan ini memang harusnya sendiri, tidak berpolitik (tetapi membangun) kedekatan dengan civil society dan dunia perguruan tinggi ini perlu kita pertahankan. Dia tidak boleh buta politik tapi jangan menjadi bagian dari politik,” sarannya. Novi Setuningsih/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu