OJK Panggil Tiga Bank Afiliasi Singapura

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil bank-bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk dimintai klarifikasi. Hal ini mengenai informasi tentang perbankan di Singapura melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan repatriasi dana dalam rangka tax amnesty . Pertemuan dengan bank-bank tersebut berlangsung pada 20 September 2016, di Kantor OJK yang dipimpin oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III OJK Irwan Lubis. Manajemen bank yang dipanggil dari pihak Bank OCBC NISP, UOB, dan DBS. “OJK sengaja memanggil khusus bank-bank yang memiliki afiliasi dengan Singapura untuk meminta penjelasan tentang kebenaran informasi, bahwa bank induk mereka di Singapura melaporkan WNI yang mau merepatriasi dananya dalam rangka tax amnesty ,’’ terang Irwan Lubis dalam siaran pers yang diterima Investor Daily , Selasa (21/9). Sebelumnya beredar informasi yang menyebutkan, bank di Singapura melaporkan nasabah WNI yang melakukan repatriasi dalam rangka tax amnesty sebagai suspicious transaction report kepada unit kepolisian negara itu yang menangani kejahatan keuangan, Singapore’s Commercial Affairs Department (CAD). Menurut panjelasan dari perwakilan tiga bank subsidiary tersebut, laporan memang dilakukan dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antarnegara. Tetapi, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian Singapura (CAD), sehingga nasabah WNI dapat terus melakukan transaksi. Irwan Lubis menjelaskan, bank-bank afiliasi Singapura dan juga induknya tetap mendukung program tax amnesty . Bahkan, mereka melakukan asistensi dan sosialisasi mengenai program ini. “Saya menegaskan OJK sangat menaruh perhatian pada keberhasilan program tax amnesty , dan meminta bank-bank tersebut mendukung secara penuh serta mengkomunikasikan dengan induk perusahaanya di Singapura,’’ tegas Irwan Lubis. Dimintai tanggapannya, Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja menjelaskan, Bank OCBC NISP dan Grup OCBC memiliki komitmen yang jelas untuk mendukung amnesti pajak, yakni dengan menjadi bank pintu masuk amnesti pajak melalui persetujuan pemerintah beberapa waktu lalu. Selain itu, pihaknya melakukan sosialisasi secara intensif baik di Indonesia maupun Singapura untuk membantu nasabah melakukan amnesti pajak. “Hal lain, kami menyiapkan produk dan layanan khusus, termasuk juga promosi yang tertera di billboard juga menjadi bagian dari sosialisasi kami untuk mendukung amnesti pajak,” tegas dia kepada Investor Daily , Rabu (21/9) Harta WNI Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kekayaan WNI yang berada di Singapura mencapai Rp 2.600 triliun, atau sekitar 80% dari total harta kekayaan WNI di luar negeri. “Studi sebuah konsultan international yang cukup kredibel menjelaskan dari US$ 250 miliar (Rp 3.250 triliun) kekayaan orang-orang dengan kekayaan sangat tinggi dari Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar US$ 200 miliar (Rp 2.600 triliun) disimpan di Singapura,” kata Menkeu Sri Mulyani, di Jakarta, Selasa (20/9). Dari Rp 2.600 triliun kekayaan WNI di Singapura, kata dia, sekitar Rp 650 triliun berada dalam bentuk non-investable assets , seperti properti. Sri juga menjelaskan mengenai posisi aset finansial luar negeri berdasarkan data Bank Indonesia pada triwulan I-2016 yang berjumlah Rp 2.800 triliun. “Rp 2.800 triliun itu belum termasuk aset yang dimiliki SPV ( special purpose vehicle ) yang menjadi bagian kegiatan ekonomi bawah tanah WNI,” ujar dia seperti dikutip Antara . Keterangan oleh Menkeu tersebut ditujukan untuk menjelaskan, alasan mengapa rasio pajak atau perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara berkembang lain. “Rendahnya rasio pajak karena rendahnya kepatuhan. Wajib pajak terdaftar yang memiliki kewajiban sebanyak 18 juta, namun realisasi surat pemberitahunan tahunan pajak 10,8 juta atau 60%, maka masih ada potensi wajib pajak 40% dari yang terdaftar. Itu belum termasuk wajib pajak berpotensi yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak,” kata Sri. Dalam acara sidang pengujian UU Pengampunan Pajak, Sri Mulyani sebagai wakil pemerintah menolak permohonan uji materi UU Pengampunan Pajak dan menyatakan para pemohon uji materi tidak berkedudukan hukum. Dia menyebutkan, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan lima syarat kumulatif untuk mengajukan uji materi sebagai syarat kedudukan hukum, namun para pemohon hanya mampu memenuhi satu syarat saja. “Para pemohon hanya memenuhi satu syarat, yaitu memiliki hak konstitusional kesamaan di hadapan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum, sementara empat syarat lainnya tidak terpenuhi,” ujar Sri. Sidang berikutnya akan digelar pada Rabu (28/9) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemohon. Thomas Ekafitrianus/Gita Rossiana/Kunradus Aliandu/THM Investor Daily

Sumber: BeritaSatu