402 Buruh KBN di Sukapura Dapatkan SKDS

Jakarta– Pemkot Administrasi Jakarta Utara bersama Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara melakukan‎ operasi bina kependudukan di wilayah Gang Kompi Jenggot, Jalan Tipar Cakung, RW01, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu (27/7) malam. Dari pendataan yang dimaksudkan kepada para pendatang baru yang kebanyakan bekerja sebagai buruh tekstil di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung tersebut, sebanyak 402 warga sudah mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS). Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, Erik Polim Sinurat mengatakan, pelaksanaan pendataan kependudukan di wilayah RW 01 Kelurahan Sukapura dikarenakan lokasi tersebut banyak ditemui pendatang baru yang bekerja di wilayah industri KBN Cakung. “Bukan hanya di Jakarta Utara saja program‎ ini dilakukan, tapi serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta, untuk Jakarta Utara memang atensi kami ke wilayah yang paling tinggi angka pendatangnya yakni di Kelurahan Sukapura,” ujar Erik, Kamis (28/7). Ia mengatakan, ada 402 warga yang didominasi dari buruh perempuan yang sudah datang ke kantor Kelurahan Sukapura untuk mendapatkan pelayanan pendataan dan mengisi formulir SKDS. “Anggota Dukcapil akan kami minta untuk melayani para pendatang terutama pada jam-jam di mana para pekerja tersebut sudah pulang dari aktivitas bekerja di pabrik, selama ini karena layanan hanya diberikan pada jam kerja (pagi hingga sore) maka antusias warga sangat minim,” tambahnya. Untuk itu, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara selama sebulan ke depan akan terus mengadakan layanan kependudukan di Kantor Kelurahan Sukapura baik hari kerja maupun pada Sabtu untuk melayani para pendatang yang bekerja pada Senin-Jumat. Erik mengungkapkan, jumlah pendatang di Jakarta Utara pada 2016 ini mengalami peningkatan menjadi 13.821 ‎orang. Camat Cilincing ‎Purnomo mengakui, di wilayahnya ini memang banyak ditemukan rumah kontrakan, rumah petakan, dan rumah kos-kosan yang menjamur di sekitar wilayah RW01 dan RW02, yang tidak jauh dari lokasi KBN Cakung. “Kami dari pihak Kecamatan juga akan melakukan pendataan bagi seluruh pemilik bangunan agar mereka juga mewajibkan para penghuninya untuk mengurus SKDS terlebih dahulu sebelum mulai bekerja,” ujar Purnomo. Sanksi berupa teguran lisan dan tertulis akan dilayangkan oleh pihak kecamatan kepada pemilik kos atau kontrakan yang hanya membiarkan para penghuninya tidak terdata dengan baik dan hanya fokus pada keuntungan semata dari uang sewa para pendatang itu. Nurlita (24), salah satu pekerja KBN Cakung yang didatangi oleh petugas ‎Satpol PP mengaku awalnya kaget ketika ada petugas yang mendatangi kamar kosnya. “Saya kira ada apa, rupanya mau memberitahu ada pelayanan SKDS Dukcapil. Baguslah kalau memang ada pelayanan pada malam hari, soalnya dari pagi sampai sore kami kan masih bekerja di pabrik,” kata Nurlita. Carlos Roy Fajarta/BW Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu