Pembangunan Rusunawa Terkendala Lahan

Medan – Pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebagai program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkendala dalam penyediaan lahan. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumut, Ibnu Hutomo, mengatakan, sebenarnya pembangunan rusunawa itu merupakan program prioritas Kempupera. Karena itu, lanjut dia, Kempupera menyediakan anggaran yang cukup banyak untuk membangun rumah untuk masyarakat tersebut. “Namun, program tersebut sulit dijalankan di Sumut karena kesulitan dalam menyediakan lahan yang pas untuk pembangunan rusunawa,” kata Ibnu Hutomo, usai rapat dengan Komisi D DPRD Sumut di Medan, Selasa (8/11). Untuk tahun 2017, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sumut, lanjut dia, baru mendapatkan satu lahan untuk pembangunan rusunawa tersebut yakni di Desa Purba Baru, Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal yang berdekatan dengan Ponpes Musthafawiyah. Dari survei yang dilakukan, lokasi tersebut dianggap memenuhi syarat karena lahannya bersih tanpa bangunan dan memiliki sertifikat yang jelas. “Rencananya, di sana akan dibangun rumah susun dengan tiga tingkat,” katanya. Menurut dia, dalam pembangunan rusunawa tersebut, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab daerah, sedangkan biaya pembangunannya disiapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “Sebenarnya, di Sumut cukup banyak lahan yang dimiliki, tetapi tidak dapat dibangun karena masih ada bangunan di lahan tersebut. Kempupera tidak mau membangun rusunawa tersebut jika masih ada bangunan lain di lahan yang disiapkan,” jelasnya. Pihaknya, kata Ibnu Hutomo, telah melaporkan kondisi itu ke Gubernur Sumut HT Erry Nuradi yang telah menginstruksikan untuk mengoordinasikannya dengan Biro Perlengkapan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah Sumut. “Kita sedang berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan dan Pemeliharaan Aset untuk merubuhkan bangunan yang akan menjadi lahan pembangunan rusunawa,” kata Ibnu Hutomo. /FER

Sumber: BeritaSatu