Komisi VII DPR Setuju Indonesia Bangun Listrik Tenaga Nuklir

Yogyakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu memastikan, keputusan politik tentang pembangunan sistem pembangkit listrik berbasis nuklir, berada di tangan pemerintah. Bukan di tangan legislatif, karena itu Gus Irawan meminta agar pihak-pihak yang berkompeten seperti Badan Teknologi Nuklir Nasional (BATAN), Kementrian ESDM, PLN segera menyampaikan rencana atau road map pembangunan sumber energi baru ke DPR. “Kami hanya bisa menyetujui, tetapi Komisi VII sepakat dan beranggapan bahwa Indonesia sudah sangat membutuhkan PLT Nuklir, untuk tahap awal, silahkan BATAN mengusulkan rancangan sosialisasi,” ujarnya saat kunjungan kerja di Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Teknologi Nuklir Nasional (PSTA Batan) Yogyakarta, Rabu (14/9). Menegaskan pendapat Gus Irawan, anggota Komisi VII dari Fraksi Nasdem Dr Kurtubi juga memaparkan bahwa untuk mendukung pertumbuhan industri dan membuka lapangan kerja yang luas kepada masyarakat, dibutuhkan energi. “Pasokan listrik saat ini belum maksimal dan kebutuhan terus bertambah, sementara jika mengandalkan energi terbarukan tidak akan cukup. Kita sudah kompak untuk mempercepat PLTN (Pembamgkit Listrik Tenaga Nuklir),” ujarnya. Dengan meningkatnya kebutuhan listrik, tidak ada alternatif sumber energi lain. Menurutnya, jika hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga air, angin ataupun surya, tidak akan cukup. Kurtubi berharap, Menteri ESDM yang baru, memahami pentingnya pembangkit listrik nuklir. “Tahun 2019, harus sudah ada peletakan batu pertama pembangunan PLTN,” ujarnya. Pembangunan PLTN, lanjut Kurtubi, harus dipercepat. Perlu langkah kongkrit dan perlu dihilangkan segala macam hal maupun peraturan yang menghambat pembangunan PLTN. Kurtubi bahkan mengatakan, DPR akan memanggil pihak-pihak yang selama ini menjadi motor penolakan pendirian PLTN di Semenanjung Muria Jepara Jawa Tengah. “Kami tahu bahwa aksi penolakan tersebut sampai keluarnya fatwa nuklir haram, dimotori oleh pengusaha. Kita akan panggil,” tegasnya. Sementara itu, pengamat energi UGM sekaligus anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr Tumiran menegaskan, kebutuhan energi nasional pada 2025 diproyeksikan dua puluh tiga persennya dipenuhi oleh energi baru terbarukan. Namun mustahil akan tercapai tanpa dukungan energi nuklir, Dibandingkan sesama negara Asean saja, Indonesia jauh tertinggal. Kapasitas ketersediaan listrik per kapita nasional baru mencapai sekitar 210 watt, dengan total penduduk mencapai 252 juta orang. Sedangkan Malaysia, sudah mencapai 950 watt per kapita, Singapura sudah mencapai 2.500 watt per kapita. “Vietnam dan Bangladesh bahkan sudah membangun PLTN. Tiongkok pun sudah mengandalkan pasokan energi listrik nuklir,” katanya. Kepala BATAN, Prof Dr Djarot Sulistyo Wisnubroto menjabarkan, sumber daya manusia (SDM) Indonesia sangat siap untuk membangun PLTN. “Terakhir, BATAN telah merampungkan studi tapak untuk pembangunan PLTN di Bangka, Babel, Sumatera,” paparnya. Bahkan ketersediaan bahan baku Uranium maupun Thorium melimpah, bahkan IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) pun menyatakan, dari 19 parameter bagi suatu negara untuk boleh membangun PLTN, tinggal tiga parmeter yang masih belum dimiliki Indonesia, yakni komitmen nasional. Membangun satu PLTN, lanjutnya, setara dengan pembangunan tiga sampai empat Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU). Fuska Sani Evani/JEM Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu